DINAMIKA SUMATRA TENGAH 1956

Seiring dengan lahirnya tuntutan warga Kepulauan Riau,di Riau Daratan juga muncul keinginan untuk keluar dari Sumatera Tengah.Tuntutan itu dinyatakan dengan usulan untuk menghidupkan kembali Swapraja Siak yang meliputi Kerajaan Siak Sri-Indrapura lama dan mengangkat Sultan Syarif Kasim sebagai pemimpinnya (Indonesia Raya 21-03-1953,Haluan 26-03-1953, 13-04-1953).
Tidak tanggung-tanggung,tuntutan ini disampaikan secara langsung dan terang-terangan pada Wakil Presiden Mohammad Hatta ketika beliau berkunjung kekawasan itu pada 10 April 1953 (Haluan 13-04-1953). Keinginan untuk menghidupkan kembali Swapraja Siak juga berasal dari keprihatinan yang mendalam akan nasib warga Siak pada umumnya dan mantan petinggi Kerajaan Siak pada khususnya. Sejak pengakuan kedaulatan, para petinggi kerajaan Siak masih tetap menduduki posisi yang strategis di wilayah Siak. Sayangnya, kedudukan yang mereka peroleh tidak diiringi oleh peran politik dan ekonomi yang memadai.
Secara politis dan ekonomis, para mantan petinggi Kerajaan Siak itu memang menderita. Di samping itu, sejak pengakuan kedaulatan, daerah Siak hampir tidak menikmati perubahan ke arah yang lebih baik sama-sekali.

Reaksi Bukittinggi dan Jakarta
Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan Sumatera Tengah dapat dikatakan tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan yang diajukan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kampar, pemuka masyarakat Kepulauan Riau dan Siak serta warga
Jambi. Tuntutan ‘sepele’ warga Kampar yang menginginkan agar dilakukan penataan ulang jumlah kabupaten tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah Sumatera Tengah, termasuk DPRST-nya. Tokoh-tokoh politik di ibu kota provinsi itu bahkan menuduh suara-suara dari Kampar itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dikemukakan di saat negeri kita tengah menghadapi berbagai
tantangan, apalagi tuntutan itu beraroma daerahisme atau provincialistisch(Haluan 15-03-1951).
Ungkapan warga Jambi dan Riau yang mengatakan bahwa daerah mereka
dianaktirikan dalam hal pembangunan juga ditanggapi dengan tanggapan ‘basabasi’, dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan warga Riau dan Jambi itu
tidak benar. Atau ditanggapi dengan pernyataan bahwa sesungguhnya semua daerah di Sumatera Tengah (termasuk Sumatera Barat) sama-sama terlantar.
Provinsi tidak bisa berbuat banyak dalam hal pembangunan daerah, terutama pembangunan jaringan jalan raya dan pendidikan, sebab anggaran dari Jakarta sangat terbatas jumlahnya.
Kritikan bahwa Riau dan Jambi telah ‘diminangkabauisasikan’ oleh peme-
rintahan daerah juga hampir tidak pernah diacuhkan. Bahkan gejala perluasan pengaruh Minangkabau (Sumatera Barat) di Sumatera Tengah semakin menjadi jadi. Semua keputusan penting untuk daerah itu diputuskan di Bukittinggi dan umumnya berdasarkan perspektif dan kepentingan orang Sumatera Barat.
Semua jabatan dan posisi penting diisi oleh orang Sumatera Barat. Pelajaran sejarah, geografi, dan kesenian yang diberikan kepada anak didik di tingkat sekolah dasar umumnya menyangkut dan berhubungan dengan Sumatera Barat atau Minangkabau.
Berbeda dengan sikap Bukittinggi, Jakarta sesungguhnya telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pertama gerakan ingin keluar dari Sumatera Tengah itu hadir. Pada tahun 1952, 1953, dan 1954 misalnya pemerintah pusat telah mengirim Panitia Nasional dengan tugas menyelidiki benar tidaknya keinginan warga Jambi untuk keluar dari Sumatera Tengah.
Panitia itu juga diberi tugas untuk menyelidiki kesiapan Jambi bila menjadi provinsi tersendiri. Sikap yang sama juga ditujukan terhadap aspirasi warga Riau. Dalam merespons tuntutan warga Riau yang menginginkan Swapraja Siak
dihidupkan kembali misalnya, Jakarta lewat Mohammad Hatta mengusulkan agar tuntutan itu ditujukan ke parlemen. Namun, secara umum Hatta mengakui bahwa Riau memang dalam banyak hal, terutama pendidikan dan kesejahteraan sosialnya tertinggal dari daerah-daerah lain. Selanjutnya ia berkata bahwa kedua permasalahan terakhir ini harus diselesaikan dan bila tidak akan bisa menyuburkan perasaan tidak puas, tidak hanya pada pemerintahan daerah,tetapi juga kepada pemerintah pusat.

Riau dan Jambi Berjuang untuk Provinsi Sendiri
Dalam menghadapi sikap acuh tak acuh baik dari pemerintah provinsi di Bukittingi maupun pemerintah nasional, masing-masing warga Riau dan Jambi mulai nekat bertindak lebih jauh dari masa-masa sebelumnya. Sejak tahun 1954,
kedua daerah itu mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari Sumatera Tengah. Pada tahun itu warga Riau dan Jambi mulai terang-terangan menuntut agar daerah mereka dijadikan daerah otonom setingkat provinsi.
Gerakan ini diawali dengan pelaksanaan Kongres Pemuda Riau di Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 1954.Tujuan kongres ini adalah menuntut provinsi tersendiri untuk daerah Riau.Daerah Riau yang dimaksud para pemuda terdiri dari empat kabupaten,yaitu Kabupaten Kampar,Bengkalis,Kepulauan Riau, dan Indragiri (Lutfi et al. 1977: 636-8; Jamil et al. 2001: 49-53).Keinginan mereka membentuk sebuah provinsi juga dibuktikan dengan dukungan yang kuat dari para pemuda dari masing-masing kabupaten. Semua kecamatan yang ada di empat kabupaten tersebut mengirimkan dua orang wakilnya ke kongres.
Inisiatif berikutnya tercatat pada tahun 1955.Di tengah kesibukan menyambut pemilu,empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS)kabupaten di Riau mengadakan konferensi di Bengkalis. Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 1955 melahirkan satu kesepakatan,keempat kabupaten tersebut menuntut agar diberikan status daerah otonom tingkat provinsi kepada mereka. Kesepakatan yang dihasilkan konferensi wakil-wakil rakyat dari keempat kabupaten itu semakin membulatkan tekad warga Riau untuk memiliki provinsi tersendiri (Muchtar Lutfi et al. 1977: 638-42).
Konferensi tahun 1955 kemudian dilanjutkan dengan pembentukan
Panitia Persiapan Provinsi Riau (P3R) pada tanggal 2 dan 3 Januari 1956.Panitia ini merencanakan akan menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau tanggal 31 Januari 1956 (Haluan 20-01-1956).Sesuai dengan yang direncanakan,kongres itu mendapat sambutan dan dukungan yang besar. Jumlah peserta 177 orang dan peninjau 700 orang. Kongres ini juga dihadiri oleh gubernur Sumatera Tengah, Badan Kongres Rakyat Jambi, kepala-kepala jawatan tingkat provinsi. Bahkan ucapan selamat dikirimkan lewat telegram oleh Mendagri,ketua Parlemen RI dan mantan Sultan Siak (Haluan10-02-1956; Lutfi et al.1977: 642-52; Jamil et al. 2001: 54-9; Tasman 2001: 134-43). Keputusan yang dihasilkan kongres di atas antara lain: 1) Menuntut supaya Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan kepulauan Riau segera dijadikan daerah otonom tingkat provinsi;
2) Memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan kata-kata rakyat Riau, yaitu bangsa Indonesia di daerah Riau.
Untuk menyegerakan terwujudnya keputusan kongres maka dibuat dan dikirim sebuah resolusi kepada pemerintah pusat (dan juga DPR) yang berisikan keputusan kongres. Kongres juga menugaskan P3R untuk memperkuat nota penjelasan keputusan serta menugaskan P3R melaksanakan segala pekerjaan
guna mencapai tujuan tuntutan kongres (Haluan 10-02-1956).
Hampir bersamaan dengan yang terjadi di Riau, warga Jambi juga menuntut pembentukan provinsi tersendiri bagi daerahnya lewat Kongres Rakyat.Cikal bakal kongres itu lahir dari rapat-rapat yang dilakukan oleh wakil rakyat
yang duduk di DPRDS Batanghari. Rapat-rapat yang diselenggarakan beberapa kali pada tahun 1954 hampir selalu mengagendakan pembicaraan tentang status daerah serta kemungkinan untuk memiliki provinsi sendiri. Pada saat itu ide
untuk bergabung dengan Sumatera Selatan tidak pernah disebut-sebut lagi. Setelah sedikit sepi pada tahun 1955, karena perhatian warga lebih terfokus pada penyelenggaraan pemilu, maka tahun 1956 geliat pembentukan provinsi sendiri hadir lagi. Tidak itu saja, pada tahun ini juga diselenggarakan Kongres Rakyat Jambi.

Lewat Kongres Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Februari 1956, warga Jambi yang berasal dari Kabupaten Batanghari dan Merangin membulatkan tekad untuk membentuk sebuah provinsi sendiri.
Lewat kongres itulah untuk pertama kali hampir semua komponen masyarakat Jambi, mulai dari politisi yang duduk di DPRDS Kabupaten Batanghari dan Merangin, tetua-tetua adat, alim-ulama, kaum ibu, pemuda, pegawai dan buruh hingga nelayan dan kaum tani bersama-sama menyuarakan keinginan untuk
membentuk provinsi tersendiri bagi Jambi. Sebagai kelanjutan kongres yang pertama itu, maka pada tanggal 28 dan 29 Mei 1956, sekali lagi rakyat Jambi menyelenggarakan kongres. Pokok pembicaraan pada kongres yang kedua ini adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam rangka menyambut pemberian otonomi tingkat provinsi itu (Haluan 11-04-1956, 07-06-1956).
Ada sejumlah kondisi yang membuat warga Riau dan Jambi mulai melahirkan tuntutan untuk memiliki provinsi sendiri sejak tahun 1954. Pertama,pada waktu itu mereka telah banyak ‘belajar’ dari tuntutan dan sikap politisi yang berasal dari Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat. Mereka belajar,bahwa—sama dengan yang telah dilakukan orang Sumatera Barat di DPRST terhadap Gubernur Nasrun dan Ruslan Mulyoharjo pada tahun 1950—mereka juga bisa memprotes keberadaan orang dari luar, dalam hal ini dari Sumatera Barat, dalam pemerintahan setempat dan menuntut yang terpilih adalah putra daerah sendiri. Dengan kata lain, keberanian untuk membangkang orang Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat telah menjadi contoh bagi warga Riau dan Jambi.Faktor kedua, ‘pelajaran’ yang diberikan oleh para politisi daerah yangbterhimpun dalam KPPST. Orang Sumatera Barat melalui pembentukan KPPST telah mengajarkan pada warga Riau dan Jambi bahwa gerakan protes juga dapat dilakukan di luar wadah pemerintahan, melalui forum atau kongres. Berbagai pertemuan, rapat atau sidang bahkan demonstrasi dilakukan oleh anggota KPPST dalam mendesak pencairan DPRST. Bahkan pernah direncanakan tahun 1952 untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat Sumatera Barat (yang terlaksana hanya Kongres Urang Ampek Jinih, yakni sebuah kongres yang lebih kental nuansa adatnya, yakni adat Minangkabau).
Pada tahap yang terakhir, pelajaran yang diberikan warga Sumatera Barat adalah terang-terangan menolak keberadaan ‘orang asing’ di daerahnya. Seperti yang telah disinggung di atas, ketika tuntutan mereka untuk mencairkan DPRST tidak juga berhasil maka politisi Sumatera Barat mengalihkan gerakannya guna ‘mengeksit’ Ruslan Mulyoharjo, Sumarjito, Muhadi, dan pejabat-pejabat yang berasal dari Jawa serta menolak penempatan transmigran yang berasal dari Jawa. ‘Pelajaran’ berharga yang diberikan oleh politisi Sumatera Barat ini turutserta mempercepat tumbuhnya semangat warga Riau dan Jambi untuk keluar dari Provinsi Sumatera Tengah, yang nyata-nyata juga didominasi oleh orang Sumatera Barat. Di mata orang Riau dan Jambi, bila Sumatera Barat berani
menantang Jakarta yang dikatakan mendominasi daerahnya, berani ‘mengeksit’ pejabat dari Jawa yang menduduki beberapa jabatan penting di daerah ini,maka adalah tidak salah bila warga Riau dan Jambi juga memberanikan diri menantang Sumatera Barat yang medominasi daerahnya.
Faktor pendorong selanjutnya yang juga semakin membuat menggebunya
semangat Jambi dan Riau menyatakan dengan terang-terangan untuk keluar dari Sumatera Tengah adalah munculnya tenaga baru di kedua daerah itu. Para pemeran baru yang dimaksud adalah kaum muda terpelajar yang berasal dari SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi serta politisi yang mulai matang dalam kancah perpolitikan nasional. Kaum muda ini adalah sekelompok warga masyarakat yang telah menyadari adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah serta pembagian ‘jatah’ daerah. Sebagian besar dari mereka telah melihat dengan langsung keadaan di Sumatera Barat, karena banyak dari mereka bersekolah di sana, sisanya ada yang telah melihat bagaimana keadaan di daerah lain termasuk di Pulau Jawa. Tidak itu saja, dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki,mereka juga telah mengikuti perkembangan pemerintahan daerah dan nasional lewat surat kabar dan radio. Ini semua mengantarkan kesadaran kepada mereka.Kesadaran itulah yang mempercepat munculnya keberanian untuk menyuarakan keinginan membentuk sebuah provinsi tersendiri.
Selain kaum muda, politisi Riau dan Jambi yang mulai matang dalam kancah perpolitikan juga ikut berperan. Pasca pemilu 1955 beberapa putra daerah Riau dan Jambi, seperti Ma’rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan H.Hanafi mendapat kepercayaan menjadi wakil rakyat dan duduk di parlemen.Mereka inilah yang dengan gigih menyampaikan suara rakyat Riau. Mereka ini pulalah, bersama dengan beberapa politisi lainnya melakukan perjuangan yang ‘elegan’ dengan mengadakan lobi-lobi khusus dengan sasaran para petinggi negeri di Jakarta.
Faktor penambah semangat berikutnya adalah ‘perhatian’ pemerintah pusat terhadap perjuangan rakyat Riau dan Jambi. Dukungan pusat antara lain terlihat ketika rakyat Riau mengadakan kongres. Ketua parlemen dan Mendagri mengirimkan ucapan selamat berkongres kepada warga Riau. Hal yang sama juga terjadi ketika warga Jambi melaksanakan kongres. Ucapan selamat petinggi negeri itu dipahami sebagai dukungan moral Jakarta terhadap gerakan mereka oleh warga Riau dan Jambi. Stimulan dari pusat semakin kentara ketika Mendagri di kantornya secara langsung mengatakan kepada wakil-wakil Riau dan Jambi pada tahun 1956 bahwa keinginan warga Riau dan Jambi itu akan segera terwujud.
Semua faktor di atas adalah unsur-unsur pemicu semakin menggebunya warga Riau menuntut dan memperjuangkan provinsi mereka. Namun semua alasan dan pemicu itu masih belum bisa mewujudkan harapan warga Riau dan Jambi. Yang akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi harapan mereka, bukan upaya mereka sendiri, tetapi justru sikap pembangkangan orang Sumatera Barat pada akhir tahun 1956.