Funfsi Datu Empat Suku dalam Kerajaan Siak

Mengenal Datuk Empat Suku:
Sultan sebagai pemegang pucuk pemerintahan didamping oleh Dewan Kerajaan. Dewan Kerajaan terdiri orang-orang besar kerajaan yang juga merupakan kepala suku yang mengurus dan mengatur sukunya masing-masing. Dewan kerajaan ini juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan penasehat utama sultan. Orang-orang besar ini disebut juga dengan Datuk Empat Suku yang terdiri dari, antara lain:
1. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa
Pada masa pemerintahan Raja Kecik, yang menjadi Datuk Lima Puluh adalah
Datuk Bebas. Beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya didaerah Lima Puluh Kota.
Beliau bersama-sama dengan Raja Kecik datang dari Pagar Ruyung.
2. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja
Pada masa pemerintahan Raja Kecik yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah
Datuk Syamsuddin, beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya didaerah Tanah
Datar. Beliau juga bersama-sama datang bersama rombongan Raja Kecik darai
Pagar Ruyung. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil
Syaifuddin yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah M. Thohir, dan pada masa
pemerintahan Sultan Syarif Kasim II adalah Datuk Abdullah dengan gelar Sri
Pekerma Raja Bujang Sayang dan bertugas sebagai kepala onder distrik Bangko.
3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja
Pada masa pemerintahan Raja Kecik yang menjadi Datuk Pesisir pertama kali
adalah Datuk Kasim, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang
menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk M. Zen, pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk Encik Sontel.
4. Datuk Kampar dengan gelar Maha Raja Sri Wangsa
Dalam sejarah Kesultanan Siak Datuk Kampar pertama kalinya di angkat,
setelah Raja Kecik dinobatkan menjadi sultan Siak. Namun sampai saat ini tidak
diketahui siapa yang menjadi Datuk Kampar pertama kali pada saat itu, dikarenakan tidak adanya bukti tertulis. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk Haji Musfak, sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk Moh. Sholeh, kemudian diganti oleh Datuk Abdurrahman yang menajabat sebagai kepala onder distrik Dumai.

Peranan Datuk Empat Suku Dalam Sistem Pemerintahan Kerajaan Siak
Adapun peranan yang di lakukan Datuk Empat Suku di dalam pemerintahan
Kerajaan Siak antara lain:
1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Mentri) dan Penasehat Sultan
Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku didalam
pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan admistrasi tertinggi. Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan
memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan. Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan
dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan.Sebagai Dewan Mentri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang Pada masa pemrintaha Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak. Beliau juga membangun istana yang disebut Istana Asserayah Hasyimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan. Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa’id atau
Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undang-undang ini sultan di bantu oleh Datuk Empat Suku
Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.
3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi
Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan
melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota.
Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi
yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku, Qodhi dan Controleur yaitu :

1. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
2. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur
Balai Kerapatan Qodhi diberi nama Balairung, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (perdata)
maupun Jinayat (pidana).

Usaha-Usaha Yang di Lakukan Datuk Empat Suku
Usaha-usaha yang dilakukan keempat Datuk ini merupakan perbuatan, tindakan, serta sikap yang dilakukan secara sadar dalam memperjuangkan serta memepertahankan eksistensi kejayaan Kerajaan Siak. meskipun dalam konteksnya Datuk Empat Suku ini melakukan sesuatu berdasarkan atas arahan dari sultan. Tergabungnya keempat datuk
ini kedalam Dewan Kerajaan atau Dewan Mentri di dalam pemerintahan Kerajaan Siak, terlihat jelas bahwa usaha-usaha dari keempat datuk ini dalam mempertahankan
keberjayaan Kerajaan Siak, sehingga peran Datuk Empat Suku ini tidak pernah dihapuskan selama berdirinya Kerajaan Siak, meskipun pasang surut yang di alami pemerintahan Kerajaan Siak.Meskipun dalam mekanisme pelaksanaanya sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun dalam menetukan keputusan dan mengambil kebijakan sultan membutuhkan bantuan dari keempat datuk ini, saran, masukan bahkan keputusanpun berdasarkan persetujuan dari keempat datuk ini secara musyawaroh. Dalam
pengangkatan sultanpun, Datuk Empat Suku yang berhak mengambil keputusan, manakah yang patut untuk menjadi penerus tahta di Kerajaan Siak, dan datuk-datuk ini pula berhak memberhentikan sultan apabila sultan lalai dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun pada dasarnya pembentukan Datuk Empat Suku ini sebagai Dewan Kerajaan di angkat oleh sultan.
Selain dari memilih dan memberhentikan sultan serta mengatur jalannya roda pemerintahan, keempat datuk ini bersama sultan berusaha membentuk suatu konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Kerajaan Siak, yang disebut juga dengan Babul Qawa’id yang artinya pintu segala pegangan yang dicetak di Siak pada tahun 1901.
Babul Qawa’id merupakan kitab undang-undang di Kesultanan Siak. Kitab
setebal 90 halaman ini menguraikan tentang hukum yang dikenakan kepada orang Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu. Di dalam Babul Qawa’id dijelaskan bahwa bagian pertama Babul Qawa’id merupakan bagian pembukaan yang terdiri dan dua pasal dan menjelaskan tentang motivasi, atar belakang,
nama dan naskah ini, dan menyebutkan bahwa isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi penduduk bukan Melayu atau Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda, kecuali yang terhibat perkara dengan orang Melayu. Pengadilan untuk kasus
ini akan melibatkan pejabat Kesultanan Siak dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.
Peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan diHapuskan dan bergabung ke
RI
Meskipun Dewan Mentri telah dihapuskan didalam system pemerintahan di Kerajaan Siak oleh Belanda. Namun dalam menentukan kebijakan dan pengambilan
keputusan sultan tetap memanfaatkan pembesar-pembesarnya. Sultan dalam hal ini tetap bermusyawarah dengan Datuk Empat Suku. Mereka merupakan pembesar kerajaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sultan dalam menentukan kebijaksanaan dan
mengambil keputusan, sekalipun keputusan terakhir berada ditangan sultan. Meskipun keberadaan Dewan Kerajaan tidak beralaku lagi, namun sultan tetap mempercayai
keempat datuk tersebut dalam menguasai bidang-bidang tertentu seperti:
1. Datuk Lima Puluh menguasai masalah adat
2. Datuk Tanah Datar menguasi masalah pemerintahan
3. Datuk Pesisir menguasai masalah dalam negeri
4. Datuk Kampar menguasai daerah rantau/jajahan.
Meskipun Dewan Kerajaan telah dihapus, sultan tetap mendekatkan dirinya kepada para pemebesarnya, ia memanfaatkan Balairung Sari yang dibangun pada tahun 1886 merupakan tempat kegiatan pemerintah dan sebagai tempat forum musyawarah dengan orang-orangnya. Balairung juga merupakan kantor kerapatan tinggi yang
mengelola dan memecahkan masalah-masalah tindakan pidana sipil maupaun kriminal.