MEMPEREBUTKAN PANTAI TIMUR SUMATRA 1858-1865

Perjanjian Siak 1858

Sultan Ismail dari Siak (1827-64) tidak pernah berhasil menjadi penguasa di negerinya yang tak henti-hentinya bergolak. Baru saja berhasil melepaskan diri dari bawah kendali ayahnya tahun 1840, ia sudah harus berhadapan dengan sebuah pemberontakan, yang dilancarkan oleh iparnya.
Pemberontakan itu dipadamkan oleh adıknya, Tengku Putra, yang sejak itu boleh dikatakan memerintah negeri itu sebagai Raja Muda. Jika dilihat pengalaman Belanda dengan Ismail di kemudian hari, dapat disimpulkan tanpa ragu sedikitpun bahwa semua kesulitan yang dihadapi Ismail disebabkan tidak lain oleh ketidakmampuannya sendiri.
Harga diri mendapat pukulan yang tahun 1854, ketika sebuah armada Aceh mengharuskan semua negeri di Pantai Timur sampai ke Serdang di selatan mengakui kekuasaan Sultan lbrahim. Karena tidak mampu membalas, Ismail berlayar ke Singapura tahun 1856, untuk meminta bantuan, meski sia-sia, kepada Gubernur E. A. Blundell. la kemudian membuat perjanjian dengan Adam Wilson, Kerani Kepala sebuah kantor dagang di Singapura. Adam Wilson bersedia membantulsmail mengalahkan Tengku Putra dan mengukuhkan kembali kekuasaan Ismail atas “wilayah-wilayah bawahan’ yang jatuh ke tangan Aceh, dengan imbalan hak-hak istimewadi bidang perdagangan di Siak dan sepertiga dari laba dari wlayah yang behasil direbut kembali Tanpa menghiraukan peringatan dari Blundell, Wilson membawa sebuah pasukan ke Siak pada bulan November dan menempatkan dirinya sendiri sultan siak.

(Schadee, Geschiedenis van Sumatra’s Oostkust I, hlm. 68 Lihat bawah, hlm. 29 26)

sebagai penguasa,Tengku Putra dengan cepat meminta bantuan Blundell untuk mengusir Wilson, karena menurut Tengku Putra, Wilson telah melanggar janji Inggris tahun 1824 bahwa Inggris tidak akan campur tangan di Sumatra. Ketika Gubernur Blundell menyatakan dia tidak tahu menau mengenai tindak tanduk Wilson, Tengku Putra, melalui Raja Muda dari Riau, meminta bantuan Residen Belanda yang berkedudukan di situ. Sultan Ismail juga meminta bantuan Belanda karena ia kecewa dengan Wilson, dan karena ia menyadari Inggris tidak akan membela Wilson, bila Belanda mendukung Tengku Putra.
Pahud, sekarang Gubernur Jenderal, meneruskan kebijaksanaan yang pernah dijalankannya ketika ia menjabat Menteri Kolonial tahun 1853. Untuk menghindari perselisihan dengan Inggris, tuntutan-tuntutan Belanda dari abad ke-18 mengenai kekuasaan Belanda atas Siak tidak diungkit-ungkit sama sekali, dan sebaiknya dibuat perjanjian persahabatan yang sederhana dengan Siak, yang masih diakui sebagai negeri merdeka.
J. F. N. Nieuwenhuyzen, Residen Riau, dikirim ke Siak bulan Juni 1857; pada waktu itu pula Wilson melarikan diri ke Singapura.

Karena Nieuwenhuyzen mendapatkan bahwa kedua kakak beradik yang bersengketa itu menerima dengan tangan terbuka bantuan yang ditawarkannya untuk melawan Wilson, ia membuat perjanjian persahabatan yang diinginkan itu, meski ia menyarankan agar Pemerintah Belanda menerima tawaran Sultan untuk menyerahkan kekuasaan atas Siak kepada Belanda Kementerian Kolonial jatuh ke dalam tangan tokoh ultra-konservatif Pieter Mijer yang berbeda dengan Gubernur Jenderalnya, tidak melihat ada alasan untuk menolak tawaran Ismail itu. Oleh karena itu, ketika menjelang akhir 1857 terbetik berita di Batavia bahwa Wilson telah kembali dan menetap di Pulau Bengkalis,

(Tarling. “British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago 18241871 (1957), him. 160; Schadee I, hm. 69-72; De Klerck, De Atjeh-oorlog (1912), him. 238-9 C. B. Buckley. An Anecdotal History of Old Times in Singapore(Singapore, 1902), ll, hlm. 637 dan 663-4. Dicetak ulang satu jilid, Kuala Lumpur, 1965 Pieter Mljer (1812-81) )

Pahud menyetujui sebuah intervensi yang lebih besar. Nieuwenhuyzen dikirim kembali ke Siak pada bulan Desember bersama J. H. Tobias, penggantinya sebagai Residen Riau. Ekspedisi Belanda itu pertama-tama bertujuan mengusir Wilson keluar dari Bengkalis, meski Wilson mampu menunjukkan sebuah Perjanjian Penyerahan pulau itu antara Wilson dan penguasa setempat. Kedua utusan Belanda itu kemudian mengadakan perundingan dengan Sultan Ismail, Tengku Putra, dan empat kepala suku Siak, untuk membuat sebuah perjanjian politk yang resmi. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1858. Isi perjanjian itu penting, tidak saja bagi Siak tetapi juga sebagai model ekspansi yang dilancarkan Belanda kelak di Sumatra. Penguasa Siak menyatakan Siak sebagai bagian dari India Belanda di bawah kedaulatan Belanda (Pasal 1) dan mengizinkan Belanda mendirikan pos militer, sebagai awal di Bengkalis, kemudian di tempat-tempat lain yang disepakati bersama (Pasal 4). Semua pengganti Sultan dan Raja Muda wajib menyatakan setia sebelumnya kepada Gubernur-Jenderal, dan mendapat persetujuan dari wakilnya, Residen Riau (Pasal 30 dan 32). Tanpa persetujuan Residen Riau, Sultan tidak diperkenankan berhubungan dengarn pemerintah asing (Pasal 7 dan atau mengizinkan orang asing tinggal di Siak atau mendapat hak atas tanah atau mineral (Pasal 12 dan 17). Pemerintah India Belanda jika dikehendakinya dapat mengambil alih pajak Kesultanan dan pendapatan-pendapatan sepadan (Pasal 26). Sebagai imbalan bagi semua ini dan bagi kewajiban-kewajiban lain Sultan, yakni Raja Muda, dan kepala-kepala suku tetap memilki hak-hak kekuasaan masing-masing. Dengan syarat Sultan dan kepala-kepala suku mematuhi perjanjian itu, Belanda tidak akan campur tangan dalam “pemerintahan dalam negeri Kesultanan (Pasal 37). Persyaratan ini memuaskan bagi Sultan Ismail, yang selama ini memang tidak pernah mampu menggenggam kekuasaan dalam tangannya. Tengku Putra ternyata tidak mudah dipuaskan, meski kekuasaannya secara de facto diakui dengan tegas dalam Pasal 32:

“Sultan setuju untuk menyerahkan pemerintahan negerinya kepada gubernur Raja Muda” I. Walland, Asisten Residen pertama di Siak, yang mulai memangku jabatannya pada bulan Mei 1859, ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya merintis “pemerintahan melalui nasihat la akhirnya meminta agar perjanjian itu diubah supaya ia dapat menjalankan kekuasaan secara langsung.

Hubungannya dengan Tengku Putra semakin lama semakin buruk, sedemikian rupa sehingga sebuah pasukan Belanda harus dikerahkan dari Bengkalis ke Kesultanan. Tengku Putra melarikan diri agar dapat melawan Belanda dari negeri tetangga, Kampar, sementara itu adik laki-lakinya yang ketiga diangkat sebagai penguasa penggantinya di bawah Sultan. Kebijakan gerak maju prakarsa pribadi Walland tidak mendapat dukungan dari para atasannya. Di Riau, Tobias menyesali Walland yang dianggapnya tidak peka keadaan,’ sedang James Loudon merasa perlu untuk mengeluarkan instruksi bagi semua residen dan gubernur di lndia Belanda agar menghindari langkah yang dapat mengakibatkan pemerintah Belanda semakin banyak harus menjalankan kekuasaan langsung. Menteri Kolonial yang kontroversial ini menggunakan kesempatan itu untuk menekankan pendapatnya bahwa “setiap perluasan kekuasaan kita di Kepulauan India merupakan langkah yang akan membawa kita semakin dekat pada keruntuhan kita, karena sekarang saja kita telah melampaui batas-batas kemampuan kita untuk menjalankan kekuasaan langsung.”

Baru pada tahun 1864 stabilitas akhirnya terwujud. Tindak tanduk Sultan Ismail yang eksentrik menjauhkan semua kepala suku dari dia, dan Belanda menggantinya dengan adiknya yang ketiga, Sultan Sharif Kassim. Atas permintaan Sultan Sharif Kassim, Tengku Putra dikembalikan pada kedudukannya sebelumnya sebagai penguasa di bawah Sultan.
Selama tahun 1863 Pemerintah India Belanda
Baru dengan pengangkatan Elisa Netscher”sebagai Residen Riau pada tahun 1861 maka tuntutan-tuntutan Ismail mendapatkan orang yang mau memperjuangkannya dan mampu dan gigih untuk membuat tuntutan-tuntutan itu efektif. Dalam boleh dikatakan sekejap mata Netscher menempatkan dirinya sebagai pendukung kebijaksanaan ekspansi sampai ke batas tertinggi yang ditentukan oleh perjanjian 1858. la berhasil mencapai tujuannya, ada peringatan untuk berhati- hati yang dikeluarkan pejabat-pejabat atasannya. Dukungan dari Batavia baru diberikan ketika Netscher dapat menunjukkan bahwa ada keinginan di pihak beberapa kerajaan di utara untuk dengan sukarela menempatkan diri di bawah kedaulatan Belanda. Pada bulan Februari 1862 Pangeran dari Langkat tiba di Siak dan meminta perlindungan dari Asisten-Residen Belanda. Pangeran itu,
Tengku Ngah, besar di Siak dan wajar bila ia cenderung menoleh ke Siak untuk meminta bantuan melawan musuhnya yang cukup banyak baik dari dalam maupun dari luar. Dia juga memiliki ambisi untuk menguasai Tamiang,. yang ditolak oleh faksi Aceh yang dominan di situ. Ekspedisi Aceh tahun 1834 memperteguh kekuasaannya di Langkat dan memberinya gelar “Indradiraja Amir, Pahlawan Atjeh.” Tetapi beberapa tahun kemudian Sultan Ibrahim menugaskan seorang anggota keluarga istana Aceh yang gesit, Tuanku Hashim ‘yang mewakili kekuasaan saya sampai ke Serdang, untuk menancapkan kekuasaan Aceh di wilayah perbatasan seluas-luasnya. Hashim mendirikan markas di Pulau Kompai, sebuah pelabuhan yang strategis antara Tamiang dan Langkat. Karena menggunakan prestise kerajaan yang dimilikinya dengan tepat dan beberapa perkawinan politk yang diadakan dengan agak tergesa-gesa pada tahun 1861 ia berhasil mengakhiri seluruh pengaruh Pangerandi Tamiang dan mengancamnya di Langkat. Tidak mengherankan, jika karena hal tersebut Tengku Ngah menawarkan menyerahkan Pulau Kompai kepada Belanda dengan imbalan bantuan untuk melawan Aceh dan sekutu-sekutunya Permohonan itu menghasilkan persetujuan dari wakil raja Belanda yang diperlukan Netscher untuk mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah bawahan Siak ‘untuk mencoba secara damai menarik wilayah-wilayah di pantai ini dari bawah kekuasaan tidak sah Aceh, dan membawa wilayah-wilayah itu kembali ke bawałh kekuasaan Siak, dan dengan demikian menancapkan kedaulatan Belanda di bagian Sumatra itu Penulis-penulis Belanda menunjukkan kecenderungan yang besar untuk keabsahan kekuasaan Siak, yang menjadi landasan bagi pendudukan Belanda atas wilayah-wilayah bawahan bukan pekerjaan mudah. Jika yang menjadi salu-satunya ukuran, maka ekspedisi Aceh pada tahun 1854 adalah penakluk anyang paling mutakhir dan telah mendapat pengakuan sampai ke Serdang. Pada tahun 1859 Aceh menganugerahkan kepada Sultan Muhammad dari Deli sebuah stempel kerajaan yang baru pada saat ia naik tahta.Lebih jauh ke selatan Aceh mencoba menanamkan pengaruh secara tidak langsung dengan cara memberi Sultan Ahmad Shah dari Asahan kedudukan yang serupa dengan kedudukan Hashim, yakni sebagai ‘wakil Sultan Atjeh’ untuk seluruh wilayah antara Serdang dan Siak. Dari sisi penerimaan, kekuasaan Siak tidak terlalu dibenci,di satu pihak karena Siak tidak terlalu kuat dan tidak terlalu berwatak suka perang dan karena orang Siak adalah orang Melayu sepert orang dari wilayah Deli. Baik tuntutan Aceh maupun tuntutan Siak tidak ada yang dapat dikatakan absah. Seperti Inggris sebelumnya, Belanda dalam kenyataan memperlakukan Aceh dan Siak seakan-akan keduanya kerajaan merdeka, padahal sementara itu seluruh kebijaksanaannya didasarkan pada Siak sebagai kerajaan berdaulat. Namun, kehadiran Aceh secara fisik lebih terasa dan lebih tidak disukai di utara, dan kehadiran Siak secara fisik lebih terasa dan lebih tidak disukai di selatan. Cukup menarik bahwa permintaan kepada Belanda untuk perindungan datang dari Langkat, satu-satunya kerajaan penuing yang memiliki golongan minoritas orang Aceh yang cukup besar. Deli juga mencari perlindungan dari serangan Aceh, sedangkan Serdang tidak dapat menentukan mana yang adak terlalu buruk kedua yang buruk itu. Melihat jauh ke selatan, Asahan sudah lama merupakan kerajaan yang paling menentang Siak, dan yang menolak dikatakan sudah pernah berada di bawah kekuasaan Siak Seorang bangsawan Minangkabau, Raja Burhan Udin, yang diminta Netscher untuk menghadapnya melaporkan bahwa tidak ada seorangpun di wilayah itu yang bersedia mengakui kekuasaan Siak. Pengaruh Aceh sangat kuat di Langkat, Deli dan Serdang, dan semua kerajaan ni menyambut baik ide mencari perlindungan dari Belanda. Namun, Batu Bara, Panai, dan Bila berada di bawah pengaruh Asahan yang, meski tidak di bawah kekuasaan Aceh, tidak ingin mengadakan hubungan dengan Siak atau pun dengan Belanda.Pemerintahan Sultan Husain (1813-54) yang keras tetapi populer dan pemerintahan suitan penggantinya Ahmad Shah membawa Asahan ke puncak kekuasaan yang luar biasa di seluruh wilayah antara Serdang dan Siak.

Pelayaran Netscher yang pertamake ‘wilayah-wilayah bawahan’ itu pada bulan August 1862 dilakukan dengan kearifan yang luar biasa mengingat kesulitan- kesulitan ini. Didampingi oleh sejumlah kepala suku terkemuka Siak, ia mengunjungi Panai, Bila, Serdang, Deli dan Langkat. Pangeran dari Langkat pada waktu sudah memperoleh kembali wilayahya dari Tuanku Hashim dan sangat ingin mendapat perlindungan dari Belanda, tetapi Netscher menghindarkan diri dari memberikan janji secara tertulis, mengingat hubungan yang rumit dan penuh perselisihan antara Langkat dan kerajaan-kerajaan tetangganya. Kepala-kepala suku dari kerajaan-kerajaan lain yang dikunjunginya tanpa membuang-buang waktu menandatangani pernyataan mengakui kekuasaan India Belanda, dan sebagai imbalan kedudukan masing-masing diperteguh oleh Netscher.Pararaja setuju untuk tidak menandatangani perjanjian dengan pemerintah lain atau mengizinkan orang asing berdiam di wilayah mereka tanpa izin dari Residen. Meski penuh dengan kesulitan, Netscher akhirnya berhasil membujuk sebagian besar raja untuk mengakui kekuasaan Siak, tetapi untuk Deli akhirmya harus disusun sebuah rumusan yang menyatakan bahwa Deli menempati kedudukan yang sama dengan Siak di bawah India Belanda Pada perjalanannya ke utara Netscher tidak berhasil memperoleh izin untuk mewawancarai Sultan Ahmad Shah, Yang di Pertuan Asahan. Karena itu ia mengutus Sultan Deli dan seorang controleur Belanda untuk menghadap Sultan Ahmad Shah sebagai penengah. Dengan penuh harga diri tetapi tetap sopan mengemukakan kedudukannya yang merdeka, Ahmad tetap menolak bertemu dengan Netscher kecuali di darat. Residen itu menolak hal ini, dan meninggalkan untuk Yang di Pertuan sepucuk surat yang memintanya datang untuk menjelaskan dalam waktu dua bulan mengapa bendera Inggris terlihat berkibar di wilayahnya Orang yang mengibarkan bendera itu, kata Ahmad menjelaskan, adalah orang- orang Cina dari Penang, yang, sebagai petani candu dan pemegang monopoli judi di Asahan dan juga monopoli bea cukai impor dan ekspor, pengaruh yang cukup besar atas Yang di Pertuan. Penjelasan Yang di Pertuan adalah orang-orang Cina itu merasa mereka membutuhkan perlindungan dari Inggris untuk menghadapi PangeranLangkat yang mengibarkan bendera Belanda.