Home / Heritage / Surat dari Raja Johor, Abdul Jalil Shah IV (1699-1720), kepada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, 26 April 1713

Surat dari Raja Johor, Abdul Jalil Shah IV (1699-1720), kepada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, 26 April 1713

Peter Borschberg, “Surat dari Raja Johor, Abdul Jalil Shah IV (1699-1720), kepada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, 26 April 1713”. Dalam: Harta Karun. Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, dokumen 7. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013.
OLEH PETER BORSCHBERG

Kesultanan Johor lama yang terkadang juga disebut Kesultanan Johor-Riau, didirikan di paruh pertama abad ke-16 oleh sultan Melaka yang digulingkan, yang kemudian memerintah bersama dengan para ahli warisnya. Di antara kerajaan-kerajaan serta para penguasa Melayu, Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk memantapkan perannya sebagai ahli waris Melaka; demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Hinga akhir abad ke-16, penguasanya terkadang juga disebut “Kaisar dari Para Raja
Melayu”.Di puncak kemasyhuran dan kewibawaannya antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18,kesultanan Johor-Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengesankan yang merentang bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau (termasuk Singapura masa kini), kepulauan Anambas, Tambelan dan kelompok pulau Natuna, kawasan di sekitar Sungai Sambas di Kalimantan barat-daya dan Siak di Sumatra tengah-timur.Selain itu, kesultanan Johor-Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar, bendahara Pahang dan Terengganu adalah kawulanya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17, terdapat Champa yang kewibawaannya meliputi Vietnam selatan masa kini. Penguasa Champa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1606 atau sekitarnya; hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa dasa warsa.Kompleksitas aneka ragam penduduknya dan juga rentang geografisnya telah membentuk ciri kesultanan Johor-Riau yang merupakan sebuah kekuatan politik yang luas dan juga menjelaskan dua segi yang khususnya menarik dalam konteks masa kini; pertama, politik kesultanan Johor-Riau rumit serta multi-polar, kendati hal itu dapat diperdebatkan. Ciri kekuatan politik atau negara Melayu dalam kurun waktu pra-modern adalah bahwa para penguasanya mencurahkan perhatian kepada masyarakatnya dan tidak pada lahan atau kawasan, dan struktur kesetiaan penduduknya bersifat mengalir, tidak tetap.Hal itulah yang dinilai sangat menantang oleh para pengamat Eropa untuk memahaminya. Oleh karena rasa kesetiaan di antara para penduduknya cair, maka terdapat banyak kawasan abu-abu di dalam sebuah rentang geografis negara, terutama di kawasan perbatasan: sudah menjadi rahasia umum bahwa para datuk dan maharaja memberi upeti serta menyatakan kesetiaan kepada lebih dari seorang maharja pada waktu yang sama. Dengan membaca cermat bahan-bahan yang tertulis dalam bahasa Belanda, maka kita dapat melihat bahwa telah muncul sebuah wilayah yang bermasalah antara Kompani (VOC) dengan Johor dalam dua dasawarasa pertama abad ke-18, yaitu menyangkut sebuah kawasan luas yang dikenal dengan nama Patapahan. VOC menyatakan bahwa setiap tahun menyampaikan upeti dan penghormatan kepada Raja Minangkabau di Sumatra, sementara sultan Johor bersitegang dan menyatakan bahwa penduduk Patapahan tunduk di bawah kekuasaannya.Secara keseluruhan, kesultaanan Johor-Riau menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600, dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Ala’udin Ri’ayat Shah III dengan laksamana Belanda Jacob van Heemskerk. (1567-1807) Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke Republik Belanda di tahun 1603.6 Ketika tiga tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Matelieff, dua buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September 1606.Menjelang akhir abad ke-17, terjadi pembunuhan pada tanggal 3 September 1699 atas Mahmud Shah II (1685-1699) yang berperi laku aneh dan tidak berketurunan, yang bersangkutan merupakan penguasa Johor terakhir dari garis keturunan Melaka. Atas nasehat paman almarhum sultan Mahmud, yaitu Tumenggung Muar, maka para orang kaya memutuskan untuk menyatakan sepupu Mahmud, yaitu Bendahara Abdul Jalil, untuk menduduki tahta Johor; beliau kemudian memerintah dengan nama Abdul Jalil Shah IV (memerintah 1699-1720). Namun, di beberapa kalangan di Johor, muncul kesangsian dan beberapa di antara mereka memanfaatkan peluang. Para orang laut yang tidak puas karena berpendapat bahwa pengangkatan bendahara menjadi sultan tidak dilakukan sesuai yang semestinya.Orang Bugis yang sudah menetap di Johor dan menjadi semakin mapan di paruh kedua abad ke-17 selama peperangan di Jambi, mereka memanfaatkan kesempatan yang disodorkan oleh krisis pewarisan takhta dengan menuntut lebih banyak kekuasaan untuk Raja Muda Bugis (alias Yang di Pertuan Muda, “raja muda”) Ketidakpastian serta kemurungan yang mencuat akibat penetapan mantan bendara sebagai penguasa Johor yang baru, telah menimbulkan sejumlah kerusuhan yang semakin meningkatkan ketidak-pastian dan merupakan ancaman besar dari dalam di Johor-Riau. Selain dari itu, aksi angkatan laut Siam di lepas pantai Terengganu yang katanya ditujukan terhadap para perompak, telah membuat para pejabat Johor bersiap-siaga untuk bertindak dan juga karena dipicu oleh penguatan benteng-benteng (khususnya di Bintan dan sekitarnya). Timbul kekhawatiran bahwa Johor tidak lama lagi akan menjadi sasaran dalam kampanye angkatan laut baru dari Siam.Pertimbangan-pertimbangan tersebut mengarah kepada isi dokumen yang kita bahas sekarang.Di awal dasawarsa kedua abad ke-18, hubungan bersahabat yang sudah berlangsung lama antara VOV dengan Kesultanan Johor-Riau mendapat tekanan. Titik api yang langsung timbul dalam hubungan yang mengalami tekanan adalah penafsiran berbeda atas ayat 3 perjanjian VOC-Johor yang dimeterai tahun 1689.10 Raja Muda menolak bahwa warga bebas Belanda dari Melaka diperbolehkan masuk ke kawasan Sungai Siak untuk berdagang, dan juga menolak kehadiran mereka di Patapahan. Ayat 4 dari perjanjian 1689 mengizinkan “kapal dari Melaka” untuk singgah dan berdagang di Patapahan dengan membayar pajak kepada shabandar Johor. Dari pihak Johor, mereka berpendapat bahwa ayat 3 menetapkan yang berhak untuk datang dan berdagang di Siak hanyalah untuk VOC, dan tidak untuk warga bebas Melaka, dan mereka juga menyatakan bahwa rakyat Patapahan adalah kawula Johor. VOC tidak sepakat dan mengatakan bahwa rakyat Patapahan membayar upeti kepada raja Minangkabau dan tidak kepada penguasa Johor. Ketegangan semakin memuncak di kedua pihak dan masing-masing pihak menyita kapal-kapal dagang dengan berbagai alasan. VOC sangat berkeinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengutus sebuah tim negosiasi ke Johor untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan tersebut dan untuk menegosiasikan sebuah perjanjian baru dengan Johor. Para utusan Belanda berangkat menuju Johor awal Januari 1713, membawa instruksi yang jelas dan tegas dari gubernu Belanda untuk memperoleh kebebasan masuk dan melakukan perdagangan bebas baik untuk VOC maupun untuk penduduk Melaka di Siak. Raja Muda sangat tersinggung, tidak hanya oleh kegigihan para utusan Belanda yang menghendaki negosiasi baru atas sejumlah ayat dalam perjanjian, tetapi beliau juga sangat terusik karena para utusan Belanda dengan gamblang memerlihatkan bahwa mereka tidak mau mengikuti tata cara diplomatik Melayu. Raja Muda mengeluhkan ungkapan-ungkapan yang pendek serta bahasa yang sangat menyinggung dalam surat-surat gubernur Melaka, dan untuk menutupi kedudukannya yang goyah selama bernegosiasi maka sejumlah pihak disalahkan termasuk penerjemah yang dikatakan tidak memahaminya.Raja Muda juga tersinggung oleh Belanda tetapi perihal lain: pihak Belanda mulai memungut pajak dari kapal-kapal Johor di Melaka – menurut ayat 3 perjanjian 1689 mereka dengan tegas dibebaskan dari biaya-biaya semacam itu dan Belanda juga telah menyita sebuah kapal Johor di lepas pantai Coromandel di India. Tindakan-tindakan seperti itu sangat menghina dalam kontkes kebudayaan Melayu karena bermakna bahwa pihak Belanda telah merendahkan nama atau nama baik, dan sebuah nama baik sangat penting untuk martabat raja dan merupakan pahala penting di alam baka. Dalam laporan-laporan Belanda dikabarkan bahwa pihak Johor mencegah kapal-kapal Jawa berlabuh di Melaka, dan sebaliknya menyuruh mereka kembali ke pelabuhan Riau (Tanjung Pinang dewasa ini di pulau Bintan).Hal ini, ditambah dengan keengganan bernegosiasi dengan pejabat-pejabat Belanda yang masih muda, mendorong Raja Muda untuk mengdakan negosiasi langsung dengan Batavia. Sebuah utusan resmi yang dipimpin Laksamana Seri Nara di Raja dari Johor tiba di Batavia pada tanggal 26 April 1713. Surat dari Abdul Jalil IV yang ditujukan kepada Gubernur-Jenderal Abraham van Riebeeck (1709-1713) diserahkan. Dalam surat tersebut sultan mengutarakan rasa hormatnya serta rasa kasihnya yang besar dan mendalam terhadap VOC dan mengingatkan kedua pihak pada hubungan timbal balik mereka yang sudah berlangsung lama dan berawal di permulaan abad ke-17. Sultan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyatakan tafsirnya atas ayat 3 dalam perjanjian Johor-VOC 1689 dan menjelaskan bahwa hak untuk bebas masuk dan berdagang diberikan kepada orang Belanda di Siak sangatlah dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kompeni dan bukan kepada warga bebas atau penduduk Melaka.
Kemudian ada masalah dengan kapal yang dicegat di Pesisir Coromandel di India. Pihak Belanda berjanji akan mengembalikan kapal beserta muatannya yang telah disita itu.
Sultan memertaruhkan sejumlah kepentingan yang sulit dan beliau paham benar tentang kedukannya yang sukar dalam negosiasi tersebut. Selain merupakan tawaran, maka pujiannya terhadap persahabtan dengan VOC sangat bertentangan dengan ancaman-anacaman yang dilontarkan sebelumnya oleh Raja Muda yang berusaha membuat sebuah perjanjian baru dengan pihak Perancis – salah satu musuh Republik Belanda selama Perang Pewarisan Tahta Spanyol (1701-1714). Sejak awal abad ke-18, Perancis telah mengonsolidasikan kepentingan mereka di kawasan sekitar Teluk Benggala, termasuk juga khususnya Tenasserim dan Kedah. Nampaknya, perdagangan dengan luar negeri di Raiu, tidaklah berkembang pesat pada waktu itu dan bahkan mungkin telah mendapat dampak buruk dari perang Eropa. Selain itu, bukan merupakan langkah bijak untuk men-
jauhkan Belanda ketika menghadapi kemungkinan penyerangan dari Siam terhadap Johor. Kedudukan beliau dalam negosiasi sangat rapuh dan hal itu tercermin dalam permohonannya untuk mendapat izin untuk menambah muatan beras ke Johor. Laporan Gubernut-Jenderal Van Riebeek kepada para Direktur VOC tertanggal 13 Januari 1713, menyatakan bahwa antara 20 hingga 30 kepal Jawa telah membawa muatan beras dan garam ke berbagai pelabuhan di Johor, termasuk Bengkalis dan Lingga. Akan tetapi, permohonannya untuk muatan tambahan ditolak VOC dengan alasan bahwa terjadi petaka kelaparan di kawasan tersebut. Bengkalis dan, and Lingga.

Terjemahan bahasa Indonesia
Peter Borschberg, “Surat dari Raja Johor, Abdul Jalil Shah IV (1699-1720), kepada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, 26 April 1713”.DARI: CATATAN HARIAN KASTIL BATAVIA, 26 APRIL 1713 [MULAI FOL. 230.] Terjemahan surat dalam bahasa Melayu dari Raja Johor kepada Yang Mulia Tuan
Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck dan Para Anggota Dewan Hindia Belanda.
Surat ini berisi salam persahabatan yang tulus dan murni serta kasih sayang abadi dari Yang Di Pertuan Besar Sri Sultan Abdul Djalil Ra Ayat Syah, pemilik dan penguasa tahta kerajaan Johor dan Pahang serta semua kawasan yang termasuk di dalamnya [fol. 231],dan ditujukan kepada sahabat baik kami, Tuan Gubernur Jenderal di Bagtavia bersama semua anggota Dewan Hindia, dsb.
Selanjutnya, bersama ini saya memberitahukan Tuan Gubernur dan Para Anggota Dewan Hindia bahwa pada saat sekarang ini saya telah mengutus Orang Kaya Sri Maradi Raja dan Orang Kaya Sri Biji Wandsa dan Raja Lila Putra ke Batavia, untuk menemui Tuan Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia, demi untuk mempererat ikatan serta persekutuan antara kita sebagai bukti rasa hormat dan persahabatan kami, serta demi untuk mengetahui keadaan Tuan Gubernur Jenderal, dan sesuai kebiasaan lama kami berharap semoga persekutuan kami tidak berubah atau pun terganjal kesalah-pahaman apa pun, namun sebaliknya semoga persekutuan itu
masih tetap terjaga dan diabadikan, selama matahari dan bulan masih memancarkan sinarnya, oleh karena Kumpeni dan Orang-orang Belanda Yang Mulia sejak dahulu
kala diatas maupun dibawah angin merupakan sahabat-sahabat saya serta para penguasa Johor dan kita senantiasa terikat dalam persahabatan dan semangat saling membantu dalam segala hal yang baik dan pantas.Selanjutnya, saya mohon bantuan dan jasa baik Tuan Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia semoga berkenan memberikan sejumlah bubuk mesiu dan peluru, kemudian apabila Tuan Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia berkenan memberikan perolongan serta jasa baik [fol. 232] terkait perdagangan dengan Siak yang diinginkan oleh Kumpeni ketika Datuk Paduka Raja berkuasa, maka dewasa ini saya hanya ingin mengemukakan sebuah permohonan saja yang semoga Tuan
Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia berkenan mempelajari serta
mempertimbangkannya.
Alasan mengapa saya mengemukakan hal ini secara benar dan jujur adalah karena
Kumpeni dan orang-orang Belanda yang diatas maupun dibawah angin sejak dahulu
kala merupakan sahabat sejati orang Johor dan senantiasa hidup dalam semangat persahabatan timbal-balik tanpa ada perselisihan seputar kontrak dan persahabatan tersebut.
Sehubungan dengan kapal-kapal dagang yang bermuatan beras dari Jawa dan hen-
dak berlayar ke Johor, saya telah mendapat tahu bahwa kapal-kapal tersebut telah dilarang oleh Kumpeni Yang Mulia dan oleh sebab itu saya mohon kepada Tuan Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia agar mengijinkan rakyat bersangkutan tidak dihalangi melainkan diperbolehkan dengan izin dari Tuan Gubernur dan Para Anggota
Dewan Hindia untuk senantiasa berlayar ke Johor membawa beras, oleh karena orang-orang Belanda dan orang-orang Johor merupakan satu bangsa [fol. 233], yang tidak pernah terpisahkan satu dari yang lain atau pun berselisih melainkan senantiasa berusaha menapaki jalan yang benar.
Bersama surat ini saya memberitahukan Tuan Gubernur Jenderal dan Para Anggo-
ta Dewan Hindia bahwa dua hingga tiga tahun lampau, kami telah menyewa sebuah
kapal kecil dan mengutusnya untuk berdagang ke Mahmoor Bendar, Madras, Trebjavaram Bagiir dab Nagapatnam dengan nakhoda, seorang bernama Balappa Modliar
yang telah mengangkut ke tempat-tempat tersebut barang dagangan milik saya serta milik Raja Muda senilai sekitar 8000 ringgit. Kapal tersebut kemudian kami utus ke Malakka membawa serta sebuah surat dari Raja Muda yang ditujukan kepada Guber-
nur Malakka dengan permohonan, apabila diperkenankan untuk pergi berdagang ke 5
tempat tersebut, dan semoga Yang Mulia berkenan mengijinkan kapal kecil itu untuk meneruskan perjalanan, dan apabila tidak, agar menahannya di Malakka. Akan tetapi, Gubernur Malakka telah mengizinkan kapal bersangkutan untuk terus berlayar ke tempat-tempat tersebut dan kini Balacca Modliar yang disebutkan tadi telah kembali di Johor sementara seluruh muatannya, baik yang milik saya maupun [fol. 234] yang milik Raja Muda telah disita oleh Gubernur Nagapatnam, yang membuat saya bersama semua petinggi sangat terheran oleh karena hal tersebut sama sekali bertentangan dengan persekutuan kami. Apabila Tuan Gubernur Jenderal dan para Anggota Dewan
Hindia berkenan memberikan bantuan serta jasa baik kepada saya, maka bersama
ini saya mohon sejauh mungkin, agar semua barang-barang tersebut dapat diberikan kepada saya, dan melalui sebuah surat, Raja Muda juga memberitahukan hal sama
kepada Gubernur Malakka, namun Yang Mulia menjawab bahwa permohonan kami
harus ditujukan kepada Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia. Apabila
Orang Kaya Sri Mara Diraja dan Orang Kaya Sri Biedji Wangsa serta Raja Lila Poetra sudah selesai melaksanakan tugas mereka dengan baik di Batavia, maka saya mohon
agar mereka segera diutus pulang ke Johor, agar supaya saya dapat memperoleh kabar
baik secepatnya.Sebagai tanda persahabatan murni dan tulus, maka bersama ini saya memberikan
kepada Tuang Gubernur Jenderal dan Para Anggota Dewan Hindia:
3 gulung kain sutra bermotif bunga,
2 gulung kain sutra dengan benang emas,
1 gulung kain sutra merah,
1 gulung kain sutra berwarna hijau,
2 gulung kain sutra berwarna biru dan,
1 gulung kain sutra warna jingga, yang semuanya saya mohon dapat diterima dengan

About Administrator

Siakwarisanbudaya.com adalah sebuah website yang mengupas tentang sejarh Bumi Melayu Siak Sri Indrapura

Check Also

SALASILAH KESULTANAN MELAKA & UTHMANIYYAH YANG DIBAWA LARI INGGRIS

Satu lembaran salasilah yang begitu menarik yang menghubungkan sultan-sultan Melaka & sultan-sultan Uthmaniyyah kini berada …